Wow! BSSN Ancam Denda Rp6 Miliar untuk Pelanggar UU PDP, Apa yang Terjadi Selanjutnya?

GadgetOz.com – Badan Siber dan Sandi Negara Ancam Sanksi Pidana bagi Penyelenggara Sistem Elektronik yang Langgar UU PDP

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan tegas menyatakan bahwa para penyelenggara sistem elektronik yang tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang no.27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) akan dihukum dengan sanksi pidana denda maksimal hingga Rp6 miliar. Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, Slamet Aji Pamungkas, menegaskan bahwa UU PDP akan mulai diberlakukan pada Oktober 2024 sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU tersebut.

Sanksi Pidana bagi Pelanggar UU PDP

Menurut Slamet, para penyelenggara sistem elektronik yang melanggar UU PDP dapat menghadapi sanksi pidana yang tidak ringan. Jika ada penyelenggara yang mengungkap data pribadi yang bukan miliknya, maka akan dikenakan pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda maksimal Rp4 miliar. Selain itu, bagi yang memperoleh atau mengumpulkan data pribadi tanpa izin dan menggunakannya, akan dijatuhi pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp5 miliar. Untuk kasus pembuatan data pribadi palsu atau pemalsuan data pribadi, sanksinya adalah pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp6 miliar.

Sanksi Administratif dan Perdata

Tak hanya sanksi pidana, penyelenggara sistem elektronik juga dapat dikenakan sanksi administratif seperti peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau perusahan data pribadi, dan denda administratif. Denda administratif yang mungkin dikenakan adalah maksimal 2% dari pendapatan atau penerimaan tahunan berdasarkan variabel pelanggaran. Selain itu, dalam hal sanksi perdata, subjek data pribadi berhak untuk mengajukan gugatan dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik

BSSN menekankan bahwa penyelenggara sistem elektronik sebagai pemroses atau pengelola data pribadi memiliki tanggung jawab untuk melindungi data pribadi dari pelanggan atau karyawan dengan sebaik-baiknya. Data pribadi bukan hanya sekadar aset yang harus dilindungi, tetapi juga merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik. Direktur Keamanan Siber dan Sandi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Media, dan Transportasi BSSN, Taufik Arianto, menegaskan bahwa data pribadi harus dianggap sebagai data perseorangan yang tidak bisa dimiliki oleh orang atau badan hukum.

Tantangan bagi Pelaku Bisnis

UU PDP membawa dampak serius bagi para pelaku bisnis, terutama bagi pengelola pusat data yang berbasis komersial. Mereka harus memperhatikan dengan cermat implikasi dari sanksi perdata, pidana, dan administratif yang bisa dikenakan jika terjadi pelanggaran dalam perlindungan data pribadi. Denda yang tinggi juga menjadi pertimbangan serius bagi para pelaku bisnis untuk mematuhi ketentuan UU PDP guna menjaga kepercayaan pelanggan dan karyawan mereka.

Dengan begitu, para penyelenggara sistem elektronik diharapkan dapat memahami dan mematuhi UU PDP dengan baik demi menjaga kerahasiaan data pribadi dan memperlakukannya sebagai amanah yang harus dijaga dengan baik. Semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan terpercaya bagi semua pengguna layanan elektronik.

Temukan Artikel Viral kami di Google News