Wah, PDNS 2 Surabaya Jebol! Pemerintah Gencar Babat Judi Online, Apa yang Terjadi?

GadgetOz.com – Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya Diretas, Brain Cipher Minta Tebusan US$8 Juta

Grup peretas Lockbit 3.0 yang juga dikenal sebagai Brain Cipher sukses meretas data PDNS 2 Surabaya yang dikelola oleh Telkomsigma pada 20 Juni 2024. Mereka menuntut tebusan sebesar US$8 juta dari pemerintah untuk membuka ‘kunci’ enkripsi ratusan data instansi dalam negeri. Peretasan ini terjadi ketika pemerintah sedang gencar dalam upaya memberantas praktik judi online, menimbulkan pertanyaan tentang kelanjutan langkah-langkah pemerintah dalam menumpas praktik judi daring tersebut.

Langkah Pemberantasan Judi Online Sebelum Peretasan

Sebelum terjadinya peretasan PDNS 2 Surabaya, pemerintah telah melakukan beberapa langkah dalam upaya memberantas praktik judi online di Indonesia. Pada 25 Mei 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengancam akan memberikan denda sebesar Rp500 juta kepada platform digital yang masih menyediakan konten judi online. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menegaskan hal ini dalam Konferensi Pers Judi Online pada 24 Mei 2024.

Menurut Budi, masih banyak konten dengan kata kunci terkait judi online yang dapat ditemukan di platform digital. Data Kemenkominfo menunjukkan bahwa sejak 7 November 2023 hingga 22 Mei 2024, terdapat 20.241 kata kunci konten judi online di Google dan 2.702 keyword di Meta sejak 15 Desember 2022 hingga 22 Mei 2024. Beberapa dari 10 kata kunci teratas dalam seminggu terakhir adalah live slot, rtp slot, no limit, situs slot, slot gacor, pragmatic slot, casino online, togel, bonus slot, dan cq9.

Pada 9 Juni 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pemblokiran terhadap 4.921 rekening yang terlibat dalam judi online. Langkah ini dilakukan sebagai dukungan terhadap satuan tugas judi online yang dipimpin oleh Kemenko Polhukam RI. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa OJK telah memerintahkan perbankan untuk melakukan verifikasi dan tracing profiling terhadap transaksi judi online.

Selain itu, Komisi I DPR juga mendesak Kemenkominfo untuk lebih serius dalam menangani kasus judi online yang telah merugikan negara. Junico Siahaan, anggota Komisi I DPR, menyoroti nilai transaksi judi online yang mencapai Rp100 triliun pada kuartal I/2024. Dia meminta langkah konkret dari Kemenkominfo dalam memerangi praktik judi online di Indonesia.

Pemberantasan judi online pun merambah ke akun dompet digital seperti Gopay, Dana, OVO, dan lainnya. Kemenkominfo melakukan penyisiran terhadap akun bandar dan pemain judi online yang menggunakan e-wallet sebagai alat transaksi. Semuel Abrijani Pangerapan, Mantan Direktur Jenderal Aplikasi & Informatika Kemenkominfo, menjelaskan bahwa Kemenkominfo berwenang untuk mengajukan pemblokiran terhadap akun keuangan yang terlibat dalam perjudian.

Presiden Joko Widodo juga turut ambil bagian dalam upaya pemberantasan judi online dengan menandatangani Keputusan Presiden No.21/2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring. Satgas ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertujuan untuk mempercepat pemberantasan kegiatan perjudian daring secara tegas dan terpadu. Berbagai langkah telah dilakukan oleh pemerintah dalam menangani praktik judi online di Indonesia, termasuk takedown konten, pemblokiran rekening, dan pembentukan satuan tugas khusus. Semua langkah ini diambil untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih bersih dan aman dari praktik ilegal seperti judi online.

Temukan Artikel Viral kami di Google News