GadgetOz.com –
ACCI: Pemerintah Harus Terapkan Tata Kelola yang Lebih Baik terkait PDNS
Asosiasi Cloud Computing Indonesia (ACCI) mendesak pemerintah untuk menerapkan tata kelola dan manajemen yang lebih baik terkait Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), mengingat anggaran proyek ini mencapai Rp700 miliar. Ketua Umum ACCI, Alex Budiyanto, menekankan pentingnya praktik tata kelola yang baik untuk mempercepat pemulihan dalam situasi insiden seperti yang terjadi di PDNS 2 saat ini.
Tata Kelola dan Manajemen Risiko yang Harus Dilakukan
Menurut Alex, praktik tata kelola dan manajemen risiko yang baik harus diimplementasikan agar mitigasi dapat dilakukan dengan cepat saat terjadi insiden. Insiden lumpuhnya PDNS 2 di Surabaya dikritisi karena berpotensi merusak kepercayaan pemain lain. Alex menilai bahwa insiden tersebut dapat membuat instansi lain enggan menggunakan PDN tanpa jaminan tata kelola dan manajemen risiko yang baik.
Hingga 26 Juni 2024, sebanyak 239 instansi pengguna terdampak gangguan sistem layanan PDNS 2 yang dimulai sejak 20 Juni 2024. Terdapat 43 instansi pengguna yang tidak terdampak oleh insiden serangan siber ini. Gangguan sistem PDNS 2 juga berdampak pada layanan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) Kemendikbudristek, memaksa 853.393 mahasiswa untuk melakukan reclaim akun KIP Kuliah dan mengunggah kembali dokumen pendaftaran.
Masa Depan PDNS di Tengah Insiden Peretasan
Meskipun terjadi insiden peretasan pada PDNS 2, ACCI optimis bahwa masa depan pusat data di Indonesia tetap cerah. Alex menekankan pentingnya kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dengan pelaku pusat data dan cloud computing dalam implementasi PDN.
Menurut Alex, Kemenkominfo sebaiknya fokus sebagai regulator yang membuat regulasi compliance layanan data center atau cloud computing untuk melayani pemerintah. Ia berpendapat bahwa Kemenkominfo sebaiknya tidak terlibat langsung dalam operasional pusat data dan cloud computing agar tidak mempersempit ceruk pasar. "Instansi pemerintah seharusnya diberi kebebasan untuk memilih penggunaan PDN tanpa keterikatan yang mengikat," ungkap Alex.
Dengan adanya insiden peretasan pada PDNS 2, ACCI mendorong pemerintah untuk memperkuat tata kelola dan manajemen risiko dalam pengelolaan pusat data nasional. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kehandalan layanan data center bagi instansi pemerintah maupun swasta yang menggunakan PDN.